Lumpur, Pesisir dan Nelayan

Apr 3, 2011 by cak pii    2 Comments    Posted under: Catatan

Lumpur?! Maaf ini bukan tentang lumpur lapindo yg biang keroknya ga mau juga ngaku itu. Lumpur ini adalah sebuah nama kelurahan di kecamatan Gresik bagian utara. Entah sejak kapan daerah ini disebut lumpur, yang jelas dari beberapa peta londo pra kemerdekaan yang saya dapatkan emang tertulis Lumpur dan di sanalah saya dilahirkan beberapa (puluh) tahun lalu.

Sebagaimana layaknya masyarakat daerah pesisir lain, mayoritas penghidupan masyarakat Lumpur adalah sebagai nelayan pencari ikan. Namun mata pencaharian yang sudah menghidupi beberapa turunan ini sepertinya tak lagi bisa diandalkan, tak lagi dapat memberikan kesejahteraan ke keluarga yang rela ditinggal melaut setiap malam.

Adalah tuan pembangunan dan turunannya yang dengan semena-mena dan secara perlahan menghapuskan kehidupan nelayan tradisional yang sangat menggantungkan pada kondisi laut dan cuaca.

Kok, bagaimana bisa?!

Baiklah, kita mulai dengan memperhatikan citra satelit berikut:

Ini adalah citra satelit daerah Lumpur dan sekitarnya. Daerah yang saya tumpuk (overlay) warna biru adalah batas laur ketika saya kecil dulu, sementara garis kuning adalah (kurang lebih) batas wilayah kelurahan Lumpur. Selain dari dermaga milik PT. Petrokimia Gresik yang ada di sebelah atas gambar, daerah/daratan lain yang tertumpuk (overlayed) warna biru adalah hasil dari reklamasi pantai.

Perluasan wilayah daratan kelurahan Lumpur (dan beberapa kelurahan di sekitarnya) mulai terasa pesat ketika proyek pembangunan jalan lingkar menuju pelabuhan mulai dijalankan sekitar 10 tahun lalu. Reklamasi pertama ini ‘berhasil’ menjauhkan jarak pantai menjadi bertambah sekitar 500 meter. Jika dahulu mBale Gede (salah satu balai peristirahatan nelayan) berada persis dibatas laut, maka sekarang situs mbale gede justru menjadi sedikit aneh karena terletak di tengah jalan.

Pesisir Lumpur tahun 2004 – 2010 (foto interaktif dengan cara menggeser slider ke kanan atau kiri)

Setelah itu, pergerakan tuan pembangunan tak lagi dapat dibendung. Atas nama industrialisasi, dibangunlah pelabuhan batubara yang katanya merupakan bahan bakar industri besar dan akan banyak menguntungkan masyarakat. Sesungguhnya pembangunan pelabuhan ini banyak menimbulkan pertentangan, lokasi pelabuhan yang terlalu dekat dengan perumahan penduduk serta lokasinya yang persis berada di pintu keluar-masuk nelayan melaut menimbulkan banyak kekhawatiran. Namun sepertinya para anggota dewan yang terhormat sudah pada mbidek alias tutup mata, tutup telinga. Demo nelayan ke gedung DPRD sepertinya hanya sekedar kerikil kecil bagi mereka-mereka yang tak pernah merasakan debu batubara yang menyesaki dada dan larinya ikan-ikan yang terusir oleh kehadiran kapal-kapal tongkang yang hendak bersandar.

Perhatikan citra satelit pembangunan dan perluasan pelabuhan batubara dari tahun 2004-2010 berikut:

Pelabuhan Batubara 2004 – 2006

Pelabuhan Batubara 2006 – 2010

Tak cukup begitu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pun berusaha berperan nyata dalam upaya perusakan lingkungan pesisir kawasan ini. Proyek penataan kawasan pesisir pantai di kecamatan Gresik pada tahun 2006-2010 yang menyerap dana APBD lebih dari 30 milyar tak lebih dari suatu usaha pembangunan fisik tanpa menyentuh substansi, kebutuhan warga setempat apalagi kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Berdalih membangun fasilitas hiburan dan wisata, proyek reklamasi terus berlanjut tanpa memikirkan akibat yang harus diderita oleh para nelayan warga setempat. Puluhan hektar (mungkin juga ratusan) ‘daratan baru’ terbentuk sepanjang pesisir pantai kel. Lumpur, Kroman sampe ke arah pelabuhan Gresik. Bagaimana mungkin proyek ini dapat merupakan bagian dari menjaga kelestarian alam, sementara dermaga, pabrik dan deretan pergudangan baru terus bertambah sepanjang pantai.

Saya juga tidak mengerti, kenapa proyek yang sudah jalan dan menyerap sekian banyak dana warga justru baru keluar peraturannya kala menjelang selesai (dan menjelang pergantian Bupati) yaituPerda no 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Gresik. Namun peraturan daerah ini pun tak lebih dari janji manis pejabat pemerintahan. Perhatikan bagaimana tertulis di sana warga berhak untuk memberikan masukan atas kelangsungan proyek, namun takkala masyarakat protes dan mengakibatkan proyek juga sempat terhenti, akan tapi tidak ada tidak lanjutnya.

Pesisir Lumpur 2004 – 2006

Perhatikan bahwa selama 2 tahun, panjang geladak/dermaga nelayan menjadi 2 kali lipat atau bertambah dari sekitar 150 meter menjadi sekitar 300 meter akibat pendangkalan. Alih-alih ada proyek pengerukan kawasan yang mengalami pendangkalan, yang ada justru proyek reklamasi pantai seakan mendapatkan ‘lampu hijau’.

Pesisir Lumpur 2006 – 2010

Sekali lagi perhatikan panjang geladak/dermaga nelayan yang semakin bertambah panjang akibat reklamasi pantai dan pendangkalan yang terjadi.

Jika dahulu dermaga milik petrokimia berada cukup jauh dari pelabuhan nelayan maka sekarang ini justru pintu masuk pelabuhan nelayan tradisional semakin terjepit oleh dermaga milik petrokimia dan pelabuhan batubara. Nelayan pun harus melaut cukup jauh sampe ke daerah sekitar lampu sembilangan (mercu suar) di selat madura, dan itupun dengan hasil yang jauh dari harapan.

Jadi jika pada hakikatnya pembangunan adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan maka perlu dipertanyakan ulang untuk siapakah tujuan dan hasil pembangunan tersebut jikalau masyarakat tak lebih dari sekedar obyek dalam proses-proses pembangunan itu sendiri.

isoe nggitok’i tok ae! (boso Lumpur: Bisanya bohong aja!)


lumpur Gresikperluasan area pesisir dengan reklamasi pantaipelabuhan batubarapesisir gresikdermaga batubarapelabuhan batu baranelayan kabupaten batubarareklamasi dermagaKELURAHAN LUMPUR GRESIKbatubarapelabuhan gresikpelabuhan lumpur di gresikPELABUHAN PETROKIMIA GRESIKmetode reklamasi pantaibatubara jalan nelayanndok jaerkel lumpur gresikproyek pintu kota gresik updateproyek reklamasi pantai gresikTONGKANG GELADAK